Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 mulai jam 10.00 WIB di Gedung Serbaguna Balaikota Tasikmalaya Jl.Letnan Harun Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan Musrembang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Tasikmalaya Tahun 2019. Kegiatan mengambil tema ” Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Beli yang ditunjang oleh Infrastruktur dan Pelayanan Publik yang Prima”. Penyelenggaraan kegiatan adalah Bappelitbangda Kota Tasikmalaya.
Acara Musrebang RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019 tersebut dipimpin oleh Walikota Tasikmalaya H.Budi Budiman bersama 500 tamu undangan lainnya yang terdiri dari.
Beberapa hal yang dibahas dalam Musrenbang itu diantaranya :
1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
-. Belum optimalnya capaian implementasi tata nilai kehidupan
yang religius
-. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka
-. Belum optimalnya capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM)
-. Kurang optimalnya kontribusi kategori unggulan terhadap pertumbuhan PDRB.
-. Masih rendahnya daya beli masyarakat dan PDRB per Kapita
-. Masih cukup tingginya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat
-. Masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi
kelola pemerintahan dan
-.Belum optimalnya capaian tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik
2. Permasalahan Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah.
a. Urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar
-. Dibidang Pendidikan
-. Dibidang Kesehatan
-. Dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
-. Dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
-. Dibidang Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
-. Dibidang Sosial
b. Urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar
-. Tenaga kerja
-. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
-. Pangan
-. Pertahanan
-. Lingkungan hidup
-. Kependudukan dan catatan sipil
-. Pemberdayaan masyarakat
-. Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana.
-. Perhubungan
-. Komunikasi dan Informatika
-. Koperasi, usaha mikro dan kecil
-. Penanaman modal
-. Kepemudaan dan olahraga
-. Statistik
-. Persandian
-. Kebudayaan
-. Perpustakaan
-. Kearsipan
c. Urusan Pemerintahan wajib pilihan
-. Kelautan dan perikanan
-. Pariwisata
-. Pertanian
-. Perdagangan
-. Perindustrian
-. Transmigrasi
d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
-. Administrasi Pemerintahan
-. Pengawasan
-. Perencanaan, penelitian dan pengembangan
-. Keuangan
-. Kepegawaian
B. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah
1. Proyeksi capaian indikasi Makro Pembangunan daerah tahun 2019
2. Proyeksi APBD Tahun 2019
3. Arah kebijakan Pendapatan Daerah
4. Arah kebijakan belanja daerah
C. Sasaran Dan Priorotas Pembangunan Daerah
1 . Sesuai Visi-Misi RPJMD TAHUN 2017-2022
Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju Dan Madani
-. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal
-. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat
-. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
-. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
-. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. JANJI POLITIK WALIKOTA
-. Pencetakan 5.000 wira usaha baru
-. Rehabilitasi 5.000 rumah tidak layak huni
-. Penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara
– Pembangunan Pusdai Tasikmalaya Islamic Center
-. Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk unggulan/industri kreatif
-. Mengurangi kemiskinan sebesar 5 persen
-. Beasiswa sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi dan beasiswa dokter spesialis
-. Peningkatan bantuan operasional dan sarana prasarana posyandu
-. Peningkatan bantuan operasional RT/RW
-. Peningkatan bantuan bidang keagamaan
-. Revitalisasi pasar rakyat
-. Implementasi e-government
3 . ISU STRATEGIS RKPD Tahun 2019
– Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah
– Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar
– Penanggulangan kemiskinan dan penganguran
– Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga
– Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat
– Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup
– Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
